Terbit jumat 3 November 2023
Mardatanews.com, Sumbar, -Laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran 2022 pada pemerintah daerah provinsi sumatra barat.
Hasil temuan BPK RI dana sebesar 7 milyar lebih yang telah disetorkan ke kas daerah sebesar 2 milyar lebih yang belum di setor ke kas daerah sebesar 5 milyar lebih oleh dinas BPBD provinsi sumatra barat, Sehingga terlihat di temuan BPK RI temuan tersebut di perkirakan kelalain oleh dinas BPBD.
Laporan hasil pemerisaan atas laporan keuanggan daerah provinsi sumatra barat tahun 2020 degan LHP 40.C /LHP XVll. PDG /05/2021 tangal 6 mei 2021, terdapat temuan signifikan diantaranya terkait pegadaan barang untuk penaganan Covid-19 pada BPBD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 7.361.548.000,00
Berdasarkan hasil pemerisan tersebut, BPK merekomendasikan Gubenur sumatra barat agar megenakan sanksi sesuai ketentuan kepada pelaksana BPBD, kordinator Tim penagulanggan Covit-19 atas kesalahanya dalam pengadaan barang /jasa yang tidak mematuhi ketentuan,dan memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp 7.631.548.000,00
Atas kelebihan bayar ini, sampai semester l tahun 2022 telah di setor ke kas daerah sebesar Rp 2.195.000.000.00 sehingga terdapat sisa yang belum di setorkan ke kas Daerah yaitu sebesar Rp 5.436.548.000,00.
Pada saat di konfirmasi oleh Redaksi Seketaris BPBD provinsi sumatra barat, sekretaris BPBD menyampaikan, "Untuk temuan BPBD sudah close kelebihan bayar sudah di setor pihak terkait untuk di kompirmasi silahkan ke lnspetorat provinsi"
(Amar Piliang)
