MardataNews com-Agam, Sumatera Barat – Proyek revitalisasi gedung sekolah di SMK Negeri 1 Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, menuai sorotan publik. Pekerjaan yang merupakan bagian dari Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025 ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dilaksanakan oleh panitia pembangunan sekolah dengan masa kerja selama 100 hari kalender.
Proyek tersebut berada di bawah naungan Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Namun, hasil pantauan di lapangan menunjukkan adanya sejumlah kejanggalan.
Saat tim media melakukan kontrol sosial ke lokasi proyek, kepala sekolah tidak berada di tempat. Informasi yang diperoleh dari warga sekolah menyebutkan bahwa kepala sekolah sedang tidak berada di lokasi saat itu.
Di lapangan, sejumlah pekerja tampak sedang melakukan pemasangan dinding bangunan. Namun ironisnya, para pekerja diketahui tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), yang merupakan kewajiban sesuai regulasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Hal ini menimbulkan dugaan bahwa pelaksanaan proyek mengabaikan standar keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.
Lebih lanjut, hasil pengamatan fisik pada beberapa tiang bangunan menunjukkan indikasi keropos, yang mengarah pada dugaan bahwa adukan cor tidak dibuat sesuai spesifikasi teknis. Kondisi ini memperkuat asumsi bahwa mutu pekerjaan tidak menjadi prioritas dalam pelaksanaan proyek, dan pelaksana cenderung mengejar kecepatan penyelesaian tanpa mempertimbangkan kualitas.
Proyek yang seharusnya menjadi wujud peningkatan mutu infrastruktur pendidikan justru menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dari konsultan pengawas serta pihak terkait lainnya, mengingat dana yang digunakan berasal dari APBN.
Ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tidak memberikan tanggapan atas temuan ini. Sikap diam tersebut menimbulkan kekhawatiran publik mengenai minimnya perhatian terhadap mutu pembangunan dan keselamatan kerja di lingkungan pendidikan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak sekolah maupun instansi terkait lainnya.
(TIM)
