Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Terus Dorong Percepatan Pemulihan Pascabencana
MardataNews. com-Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus memacu percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah beberapa waktu lalu. Upaya difokuskan pada rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur vital, serta pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
Komitmen ini ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Padang Pariaman, Rudy R. Rilis, saat memimpin dan membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Selasa (20/1/2026), di Ruang Rapat Sekda Kompleks Ibu Kota Kabupaten (IKK) lantai II.
Dalam arahannya, Rudy menekankan pentingnya kesamaan langkah dan kerja lintas perangkat daerah agar proses pemulihan efektif dan tepat sasaran. "Pemulihan pascabencana tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan koordinasi solid, perencanaan matang, serta komitmen bersama seluruh OPD agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar setiap program mengedepankan skala prioritas, khususnya pada infrastruktur dasar dan sektor yang menopang kehidupan masyarakat. "Kita harus bergerak cepat, namun tetap terukur dan akuntabel. Harapannya, aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat segera pulih bahkan lebih baik dari sebelumnya," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Padang Pariaman, Budi Mulya, menyampaikan bahwa Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) telah resmi disahkan Bupati pada 9 Januari 2026 dan dilaporkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Dokumen R3P sudah disahkan. Sebagai tindak lanjut, kami melakukan koordinasi intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga pusat. Hari ini juga telah dilaksanakan rapat bersama OPD terkait untuk mematangkan proposal permohonan bantuan," ujar Budi Mulya.
Pelaksanaan rehabilitasi akan diprioritaskan pada kawasan dengan kerusakan paling parah. Sektor pertanian menjadi fokus utama mengingat dampaknya terhadap mata pencaharian masyarakat, dengan wilayah Lubuk Alung dan Kecamatan 2x11 Kayu Tanam sebagai salah satu titik penanganan. "Selain perbaikan infrastruktur jalan dan fasilitas umum, normalisasi lahan persawahan menjadi agenda mendesak agar produktivitas warga kembali pulih," jelasnya.
Selain pembangunan fisik, Pemkab Padang Pariaman juga menjalankan program pemulihan ekonomi melalui penyaluran bantuan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta didukung Komisi VII DPR RI.
Saat ini, Pemkab Padang Pariaman telah mengoptimalkan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan APBD untuk penanganan awal, sembari menunggu dukungan anggaran dari Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pusat yang menangani tiga provinsi terdampak termasuk Sumatera Barat.
Melalui sinergi pemerintah daerah, pusat, dan dukungan legislatif, Pemkab Padang Pariaman berharap proses pemulihan berjalan sesuai target sehingga kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dapat kembali normal secara berkelanjutan.
Kutipan Rilis Diskominfo Padang Pariaman
Penulis:Amar Piliang
