Kuli Tinta Menuju HPN 2026 Banten – Empati Kepala Daerah Sumbar Tak Kunjung Datang
MardataNews.com – Banten, Jawa Barat Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, Banten, seharusnya menjadi momen kehormatan bagi seluruh insan pers Indonesia. Namun bagi delegasi jurnalis Sumatera Barat, perjalanan tahun ini terasa lebih berat bukan karena cuaca atau jarak, melainkan karena tidak adanya dukungan dan empati dari para pemimpin daerah di Ranah Minang.
Di tengah persiapan keberangkatan, terlihat ironi yang mencolok: mulai dari Gubernur, Bupati, hingga Walikota tampak sama dalam tidak memberikan perhatian kepada kuli tinta.
Bukan rahasia lagi bahwa pejabat Sumbar kerap memanfaatkan jasa publikasi – bersolek di depan kamera, menginginkan headline yang memuji, dan reaktif jika ada kritik terhadap kebijakan. Pers dianggap mitra saat dibutuhkan panggung, namun menjadi "orang asing" saat HPN tiba.
Ketidakhadiran dukungan bukan sekadar masalah anggaran, melainkan soal mentalitas. Mereka sering menyampaikan pidato tentang pers sebagai pilar keempat demokrasi, namun di balik kekuasaan, memperlakukan jurnalis hanya sebagai pelengkap yang dibutuhkan saat musim pencitraan atau menjelang pemilihan kepala daerah.
Sangat disayangkan bahwa daerah yang melahirkan tokoh besar pers seperti Adinegoro dan Rohana Kudus, kini dipimpin oleh mereka yang kurang menghargai profesi wartawan. Keengganan memberikan dukungan moral maupun nyata adalah bentuk pengkhianatan terhadap sejarah intelektualitas Sumbar.
Apakah para pemimpin lupa bahwa tanpa kerja keras jurnalis, prestasi yang mereka banggakan tak akan dikenal publik? Atau sengaja membiarkan pers kesusahan agar fungsi kontrol sosial melemah?
Perlu ditegaskan, kekhawatiran insan pers bukan karena haus bantuan materi, melainkan tuntutan akan martabat. Kehadiran delegasi Sumbar di HPN bertujuan membawa nama daerah ke kancah nasional. Namun ketika pemerintah daerah memilih menutup mata, mereka sebenarnya mengirimkan pesan yang tidak mendukung transparansi.
Jangan salahkan pers jika kelak tulisannya terasa lebih pahit. Hubungan yang sehat dibangun atas saling menghargai, bukan pemanfaatan. Jika untuk HPN saja mereka "kikir" empati, publik berhak bertanya: untuk siapa mereka bekerja?
Biarlah kuli tinta melangkah ke Banten dengan usaha sendiri. Namun setiap tetes keringat akan menjadi catatan kritis yang tak lekang. Pemimpin yang abai terhadap pers justru menggali lubang isolasi bagi diri mereka sendiri.
Di saat pejabat Sumbar cekatan meneken Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk rombongan birokrasi dengan dalih "studi banding" yang hasilnya minim manfaat, mengapa untuk HPN mereka menjadi sangat hemat?
Ada ketidakadilan dalam tata kelola anggaran. Uang rakyat mengalir deras untuk baliho dan kemewahan seremonial, namun "kering" saat diminta mendukung penguatan kapasitas pers. Ini bukan soal efisiensi, melainkan prioritas yang salah. Mereka lebih memilih membiayai citra diri daripada menjaga nyala demokrasi yang dirawat jurnalis.
Absennya empati mengirimkan sinyal bahaya: apakah mereka hanya menginginkan pers yang "manis" – yang hanya menerbitkan siaran pers humas, mencatat pidato tanpa kritik, dan memuja kebijakan?
Jika pengabaian ini adalah hukuman atas kritikan pers Sumbar, maka para penguasa melakukan kesalahan sejarah. Pers yang sehat tidak lahir dari belas kasihan pemerintah, namun pemerintah yang sehat membutuhkan pers yang dihargai. Dengan membiarkan insan pers pergi tanpa dukungan yang layak, pemerintah daerah memutus jembatan komunikasi dengan rakyat.
Saat delegasi dari provinsi lain hadir dengan dukungan penuh sebagai bentuk kebanggaan atas media lokal, kontingen Sumbar justru membawa beban luka dari rumah sendiri. Di Serang mereka akan tetap berkarya, namun membawa catatan bahwa di Ranah Minang, kepedulian pemimpinnya telah "mati suri".
Kita ingatkan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Sumbar: jabatan Anda memiliki batas waktu, namun tulisan pers akan bertahan melampaui masa jabatan. Jangan sampai sejarah mencatat Anda sebagai generasi pemimpin yang gagal memahami arti kemitraan – fasih berjanji namun kikir dalam empati.
HPN 2026 akan usai, namun luka akibat pengabaian ini tidak akan cepat hilang. Jika narasi "sinergi" dan "kolaborasi" hanya menjadi jargon kosong, jangan salahkan jika pers Sumbar akan berdiri dengan sikap yang lebih tegas.
Bukan untuk bermusuhan, melainkan menunjukkan bahwa martabat jurnalis tidak bisa dibeli dengan janji semata, dan tidak akan patah hanya karena ditinggalkan oleh pemimpin yang mabuk kuasa namun buta nurani.
Penutup:
"Pemimpin yang baik adalah mereka yang berani dikritik saat salah dan tetap menghargai saat disapa oleh pena pers. Pemimpin yang buruk adalah mereka yang butuh sorotan kamera, namun mematikan lampu saat pers membutuhkan dukungan."
Serang, 8 Februari 2026
Oleh: Andarizal, Ketua Umum DPP-KJI
Penulis: Amar Piliang
