"Presiden Pakai Maung, Kepala Daerah Sumbar Beli Mobil Miliaran" - Kesederhanaan Pusat Berbanding Terbalik dengan Praktik di Daerah
MardataNews.com - Sumatera Barat - Ketika Presiden Prabowo Subianto menggunakan kendaraan taktis Maung sebagai wujud nyata semangat kesederhanaan dan efisiensi, kenyataan di lapangan menunjukkan kontras yang tajam. Sejumlah kepala daerah di Sumatera Barat masih leluasa mengadaan mobil dinas berharga mahal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mencerminkan ketidakselarasan antara seruan penghematan dari pusat dan realitas pengelolaan keuangan daerah yang kurang peka terhadap kondisi masyarakat.
Pernyataan Presiden yang disampaikan di Hambalang beberapa waktu lalu menjadi sinyal keras yang tidak bisa diabaikan: "Pemerintah daerah beli mobil dinas sampai miliaran. Saya Presiden pakai Maung. Rakyat masih butuh jalan, jembatan, sekolah." Kalimat sederhana tersebut menyimpan makna mendalam. Di tengah tekanan ekonomi nasional, risiko bencana yang masih mengintai, serta tuntutan akan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, penggunaan dana publik untuk fasilitas mewah pejabat bukan lagi masalah administrasi semata, melainkan persoalan etika dalam menjalankan kekuasaan.
Di Sumatera Barat, praktik ini terjadi dalam situasi yang sarat ironi, mengingat wilayah ini belum sepenuhnya pulih dari dampak bencana alam yang pernah melanda. Sorotan publik tertuju pada Bupati Solok Jon Firman Pandu, yang melakukan pembelian mobil dinas tipe Hyundai Palisade dengan harga lebih dari satu miliar rupiah saat Kabupaten Solok masih dalam masa pemulihan pascabencana. Hal ini semakin menarik perhatian karena Jon Firman merupakan kepala daerah yang diusung Partai Gerindra, partai yang sama dengan yang diwakili oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kasus lain yang tidak kalah mencolok terjadi di Kabupaten Sijunjung. Bupati Benny Dwifa Yuswir diketahui membeli kendaraan dinas jenis yang sama, Hyundai Palisade, dengan nilai mencapai sekitar Rp1,4 miliar pada akhir tahun 2025. Keputusan ini memunculkan pertanyaan besar, mengingat pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Sijunjung baru saja melakukan pengadaan empat unit mobil dinas tipe Toyota Innova Zenix.
Polemik semakin memanas setelah muncul keterangan dari Aprizal PB, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sijunjung dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Ia mengaku bahwa dalam proses pembahasan anggaran, pihaknya hanya mengetahui rencana pengadaan kendaraan dinas jenis 4x4 yang setara dengan Mitsubishi Pajero dengan nilai di bawah Rp1 miliar, bukan mobil mewah dengan harga di atas angka tersebut. Jika pernyataan ini benar, maka persoalan yang muncul tidak lagi terbatas pada nilai kendaraan yang dianggap berlebihan, tetapi juga menyangkut transparansi pengelolaan anggaran serta dugaan adanya ketidakjelasan informasi dalam tahap persetujuan APBD. Selain itu, aspek hukum terkait pemenuhan kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan barang milik pemerintah juga menjadi hal yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
Kutipan dari konten TikTok Chris Gangga MzkNews.co
Penulis: Amar Piliang
