Padang Pariaman Komit Kawal Distribusi BBM Bersubsidi, Tindak Lanjuti Instruksi Gubernur Sumbar
MardataNews.com-PADANG- Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis (JKA), menegaskan kesiapan pemerintah daerahnya untuk menindaklanjuti Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 1/INST-2026 terkait Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) serta Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP).
Pernyataan itu disampaikan usai JKA mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan JBT dan JBKP yang dipimpin langsung Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, di Padang, Kamis (4/6/2026). Pertemuan strategis ini turut dihadiri perwakilan Hiswana Migas, Pertamina, Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat. Bupati JKA hadir didampingi Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Padang Pariaman.
Momen penting dalam kegiatan tersebut adalah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang pengendalian distribusi BBM bersubsidi, sekaligus penyerahan resmi Instruksi Gubernur kepada seluruh kepala daerah se-Sumatera Barat.
Menanggapi hal itu, JKA menegaskan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memberikan dukungan penuh terhadap langkah pengawasan agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan bebas dari penyalahgunaan.
"Kami mendukung sepenuhnya kebijakan Pemprov Sumbar. Padang Pariaman siap melakukan pengawasan optimal melalui koordinasi erat bersama Forkopimda, instansi terkait, dan seluruh pemangku kepentingan," tegas JKA.
Menurutnya, pengawasan yang efektif adalah kunci agar masyarakat yang berhak mendapatkan manfaat dapat terlayani dengan baik, sekaligus memutus praktik penyelewengan yang merugikan rakyat maupun negara.
Sebagai bentuk tindak lanjut nyata, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan segera memperkuat koordinasi lintas sektor, mendukung pembentukan satuan tugas pengawasan, serta meningkatkan pemantauan di setiap titik penyaluran BBM di wilayahnya.
"Kebutuhan energi masyarakat harus terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, pengawasan harus berjalan bersama-sama dan berkelanjutan, supaya BBM bersubsidi benar-benar sampai ke tangan yang berhak," ujar JKA.
Sementara itu, Gubernur Mahyeldi menekankan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, Pertamina, dan seluruh pihak terkait sangat dibutuhkan. Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan dan menekan berbagai potensi penyalahgunaan distribusi BBM di daerah.
Penulis:PIMRED Amar Piliang
Kutipan Rilis:Diskominfo Padang Pariaman.
