Police Criminal Investigation Unit Holds Supervisory Coordination Socialization: Strengthen PPNS Capacity & Synergy, Ensure Solid and Professional Law Enforcement
MardataNews. com-DHARMASRAYA – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Dharmasraya terus berkomitmen memperkuat integrasi penegakan hukum lintas instansi. Hal ini dibuktikan dengan digelarnya kegiatan sosialisasi peningkatan kapasitas, penyamaan persepsi, dan koordinasi bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) se-Wilayah Hukum Kabupaten Dharmasraya. Kegiatan strategis ini berlangsung di Aula Presisi Tantya Sudhirajati, Markas Komando Polres Dharmasraya, pada Jumat (22/5/2026).
Kegiatan yang digelar dalam rangka optimalisasi peran Koordinator Pengawas (Korwas) PPNS ini dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Dharmasraya, Andri A., S.H. Beliau didampingi Kanit Tipidter, Rianra Yoseptian, serta dihadiri oleh Kasipidum Kejaksaan Negeri Dharmasraya, para personel Satreskrim, serta seluruh perwakilan PPNS dari berbagai instansi teknis di lingkungan Pemkab dan Lembaga Vertikal.
Adapun peserta yang hadir merupakan unsur penyidik dari berbagai satuan kerja, meliputi Kejaksaan Negeri Dharmasraya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub), hingga Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) wilayah setempat. Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan keseriusan bersama dalam membangun sistem penegakan hukum yang terpadu.
Dalam pemaparannya, Andri A. selaku Kasat Reskrim yang juga menjabat sebagai Korwas PPNS wilayah Dharmasraya, menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan wadah vital untuk melakukan penyegaran regulasi, penyamaan persepsi hukum, serta penguatan mekanisme koordinasi. Hal ini sangat krusial guna memastikan penanganan berbagai tindak pidana tertentu maupun pelanggaran peraturan daerah dapat ditangani secara cepat, tepat, dan sesuai koridor hukum.
Materi yang disampaikan dalam forum ini bersifat teknis dan mendalam, mencakup pemahaman mendasar mengenai kedudukan, tugas pokok, hingga batasan kewenangan absolut PPNS dalam struktur hukum nasional. Selain itu, peserta juga dibekali pemahaman lengkap mengenai pola hubungan koordinasi dan mekanisme kerja sama teknis antara Penyidik Polri dengan Penyidik PPNS, termasuk pembahasan mendalam terkait kewenangan penangkapan, penggeledahan, hingga penahanan yang diatur secara ketat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Lebih dari sekadar transfer ilmu regulasi, forum ini menjadi titik temu strategis untuk mempererat ikatan sinergitas antara Kepolisian Republik Indonesia dengan seluruh jajaran PPNS. Kolaborasi ini dinilai sangat urgen dan efektif, khususnya dalam hal penegakan Peraturan Daerah (Perda), pengawasan sektor tertentu, serta penanganan tindak pidana khusus yang menjadi ranah kewenangan masing-masing dinas/instansi. Langkah ini diambil guna meminimalisir tumpang tindih kewenangan sekaligus menutup celah kelemahan dalam penegakan hukum di lapangan.
“Keberhasilan penegakan hukum di daerah tidak pernah berdiri sendiri, melainkan sangat bergantung pada kekompakan, komunikasi, dan koordinasi yang sinergis antar seluruh elemen penegak hukum. Di sinilah peran Korwas PPNS menjadi sangat vital, yaitu memastikan setiap proses penyidikan yang dilakukan rekan-rekan PPNS berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, berlandaskan asas keadilan, dan senantiasa mengedepankan standar profesionalisme yang tinggi,” tegas Andri A.
Melalui sosialisasi dan pembinaan berkelanjutan ini, Pihaknya berharap jalinan komunikasi dan kerja sama antara Penyidik Polri selaku Koordinator Pengawas dengan para PPNS dari berbagai instansi kian kokoh, terintegrasi satu sama lain, dan mampu menjawab tantangan dinamika kejahatan masa kini. Tujuannya tunggal: mewujudkan penegakan hukum yang optimum, transparan, dan berkeadilan demi terciptanya rasa aman serta tata kelola pemerintahan yang baik di wilayah Kabupaten Dharmasraya.
Penulis:Pimred Amar Piliang
