Perkuat Transparansi, Padang Pariaman Lakukan Konsolidasi PPID Se-Kabupaten
MardataNews.com-Padang Pariaman – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus memperkokoh komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, informatif, dan akuntabel. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), diselenggarakan rapat konsolidasi yang mempertemukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama bersama seluruh PPID Badan Publik se-Kabupaten Padang Pariaman.
Kegiatan berlangsung di Ruang Dillo Lantai II Kantor Bupati Padang Pariaman, pada Rabu (1/7/2026), menjadi langkah strategis menyamakan persepsi dan standar pelayanan, sekaligus mempercepat digitalisasi pengelolaan informasi daerah.
Kepala Diskominfo Padang Pariaman, Zahirman, menegaskan keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban aturan, melainkan fondasi kepercayaan masyarakat.
“PPID adalah wajah transparansi pemerintah. Konsolidasi ini menghapus sekat antara PPID Utama dan badan publik, agar informasi terbuka bisa diakses warga secara cepat, akurat, dan aman,” ujar Zahirman.
Kegiatan ini semakin krusial seiring pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Tiga fokus utama pascakonsolidasi ditetapkan: integrasi sistem digital, pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia pengelola informasi.
Ke depannya, layanan permohonan informasi akan disatukan dalam satu sistem terpadu guna memangkas birokrasi. Selain itu, pembaruan data dilakukan berkala disertai uji konsekuensi informasi yang dikecualikan, serta pelatihan bagi petugas agar lebih responsif dan paham penanganan sengketa informasi.
“Sinergi tanpa ego sektoral adalah kunci agar hak informasi masyarakat terpenuhi dengan baik,” tambahnya.
Konsolidasi menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Sumatera Barat, yaitu Ketua Idham Fadli dan Koordinator Bidang Kelembagaan Tanti Endang Lestari. Idham Fadli memberikan apresiasi tinggi atas langkah ini.
“Ini langkah maju yang sangat positif. Upaya pembinaan terstruktur oleh PPID Utama seperti ini termasuk yang pertama dilakukan tingkat kabupaten/kota di Sumatera Barat,” ungkap Idham.
Hadir dalam kegiatan ini perwakilan badan publik yang menjadi sasaran Monev 2026, meliputi lima pemerintah nagari, lima satuan pendidikan SMA/SMK, serta empat instansi badan publik lainnya. Diharapkan budaya keterbukaan makin mengakar, melahirkan pelayanan yang partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan.
(Rilis Kominfo Padang Pariaman)
Penulis:Amar Piliang
