Padang Pariaman Matangkan Pembentukan BUMD: Berbasis Kajian Kuat, Siap Dorong Kemandirian Fiskal & PAD
MardataNews. com-JAKARTA -Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus mematangkan langkah strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui rencana pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Upaya ini dilakukan dengan memastikan setiap tahapan memiliki landasan hukum, kajian kelayakan, serta model bisnis yang kuat — sehingga benar-benar memberi manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat, bukan justru menjadi beban.
Komitmen tersebut ditunjukkan langsung oleh Bupati Padang Pariaman, Dr. H. John Kenedy Azis, S.H., M.H., saat melakukan asistensi ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kamis (20/8/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi Kepala DPMPTP, Kepala Bagian Perekonomian, Kepala Bagian Hukum, serta Kepala PSAKN Universitas Andalas. Rombongan diterima langsung oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, bersama Direktur BUMD, BLUD dan BMD, Yudia Ramli.
Pertemuan ini menjadi momen penting dalam menyusun dan mematangkan rencana pembentukan BUMD — berbagai aspek strategis dibahas secara mendalam, mulai dari regulasi, tata kelola, bentuk dan bidang usaha, hingga potensi bisnis yang sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan daerah. Selain itu, juga dibahas langkah strategis untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah di tengah kondisi efisiensi anggaran yang sedang berlangsung.
Bupati JKA: BUMD Harus Sehat & Produktif — Jangan Sekadar Ada, Tapi Menjadi Beban!
Bupati John Kenedy Azis menegaskan bahwa pembentukan BUMD tidak boleh hanya berorientasi pada pembentukan lembaga baru, melainkan harus dirancang sebagai instrumen ekonomi daerah yang sehat, profesional, produktif, dan mampu berkontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kita ingin pembentukan BUMD ini betul-betul berdasarkan kajian yang matang, memiliki prospek usaha yang jelas dan mampu memberikan manfaat bagi daerah. Jangan sampai kita membentuk badan usaha hanya sekadar memiliki BUMD, tetapi tidak mampu berkembang dan justru menjadi beban bagi pemerintah daerah," tegas Bupati JKA.
Di tengah keterbatasan fiskal dan efisiensi anggaran, Bupati mendorong pemerintah daerah untuk berpikir lebih kreatif dan inovatif — tidak boleh terus bergantung pada transfer pusat, melainkan harus berani mengoptimalkan potensi lokal untuk memperkuat PAD.
"Di tengah keterbatasan fiskal dan efisiensi yang kita lakukan, kita harus berani mencari terobosan. Pemerintah daerah tidak boleh hanya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Kita harus mampu mengoptimalkan potensi daerah untuk memperkuat pendapatan asli daerah," ujarnya.
🤝 Sinergi Kemendagri & Universitas Andalas: Pastikan Desain Bisnis Kuat & Berkelanjutan
Bupati juga menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah pusat dan perguruan tinggi agar seluruh proses berjalan sesuai regulasi serta memiliki dasar akademis dan bisnis yang kokoh.
"Kita ingin semua proses dilakukan secara hati-hati, transparan dan sesuai regulasi. Kita akan terus berkoordinasi dengan Kemendagri dan melibatkan Universitas Andalas agar BUMD yang nantinya dibentuk benar-benar memiliki desain bisnis yang kuat, tata kelola yang baik dan mampu bertahan dalam jangka panjang," lanjutnya.
Pemkab Padang Pariaman selanjutnya akan melakukan identifikasi dan pemetaan menyeluruh terhadap berbagai potensi yang dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan daerah — dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan kemampuan daerah, kebutuhan masyarakat, peluang pasar, risiko usaha, serta kemampuan manajemen.
"Komitmen kita jelas, bagaimana pemerintah daerah mampu menghadirkan sumber pendapatan yang sehat tanpa membebani masyarakat. Setiap rupiah yang dikelola harus memberikan nilai tambah dan kembali memberikan manfaat untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Padang Pariaman," pungkas Bupati.
Langkah Nyata Menuju Kemandirian Daerah
Hasil asistensi ini selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan kajian dan tahapan persiapan pembentukan BUMD, sekaligus memetakan alternatif sumber pendapatan daerah lainnya yang potensial dikembangkan. Langkah ini menegaskan komitmen Pemkab Padang Pariaman untuk membangun kemandirian fiskal melalui pengelolaan potensi ekonomi yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan
(Kominfo Padang Pariaman)
Penulis:Amar Piliang
