Aliansi Desak DPRD Padang Pariaman Kawal Kebijakan Pemda Terkait Tarok
MardataNews.com-Padang Pariaman - Polemik pembangunan Kawasan Tarok kembali mencuat. Aliansi Masyarakat Padang Pariaman Menggugat memastikan penolakan proyek tersebut tetap berlanjut.
"Aliansi tetap bertahan bahwa tidak ada pembangunan di Tarok. Kalau pun dipaksakan, lihat saja akibatnya," tegas Presidium Aliansi, Harmen dan Akmal Usman, Kamis (30/10).
Menurut mereka, kawasan Tarok merupakan lahan perkebunan dan daerah resapan air dalam RTRW. Pembangunan yang dipaksakan berpotensi memicu banjir besar hingga ke Sicincin.
"Ini kawasan resapan. Jika dipaksakan, daerah di bawah bisa habis disapu banjir," ujar aktivis Imappar tersebut.
Aliansi juga mendesak DPRD Padang Pariaman membentuk pansus untuk menuntaskan persoalan Tarok dan mengurai masalah di PDAM setempat.
"Kami mendesak DPRD bentuk pansus PDAM. Banyak pelanggaran yang terjadi, termasuk penunjukan pengendali PDAM yang diduga tak sesuai Permendagri," ungkap Harmen.
Mereka menilai kondisi pemerintahan di Padang Pariaman semakin memburuk dan meminta DPRD bertindak cepat mengawasi jalannya pemerintahan daerah.
"Tarok hanyalah salah satu masalah. IKK Parit Malintang juga bermasalah, PDAM penuh persoalan, dan banyak jabatan kosong di dinas. Ini harus segera disikapi sebelum tahun anggaran berakhir," tambahnya.
Aliansi menegaskan bahwa penolakan pembangunan di kawasan Tarok belum berakhir dan mengingatkan pemerintah agar tidak sewenang-wenang dalam mengambil kebijakan.
Kutipan berita media**
Penulis :Amar Piliang
