"Rekomendasi Bupati Diabaikan? Polemik Bantuan Rumah di Padang Pariaman Mencuat"
MardataNews.com-PADANG PARIAMAN - Permohonan bantuan bedah rumah yang diajukan oleh Yelma Yunita (Buyung Guru), warga Korong Duku, Nagari Pilubang, Sungai Limau, Padang Pariaman, kepada Bupati Padang Pariaman, terindikasi menemui jalan buntu. Surat permohonan yang ditujukan kepada Baznas Padang Pariaman telah diterima pihak Baznas.
Bupati Padang Pariaman telah merekomendasikan agar Baznas segera merealisasikan bantuan tersebut sesuai aturan, dengan harapan dapat terealisasi pada 17 Oktober 2025.
Namun, harapan ini terancam pupus oleh oknum bernama Anton Nius, seorang pengurus wilayah Sungai Limau dan mantan sekretaris nagari yang gagal menjadi calon DPRD Padang Pariaman tahun lalu. Anton Nius diduga menjadi penghalang realisasi bantuan ini.
Saat dikonfirmasi mengenai tindak lanjut surat permohonan yang direkomendasikan bupati, Anton Nius menjawab, "Sehubungan dengan keuangan BAZNAS dan Program RTLH yang ada di BAZNAS, untuk tahun ini survei RTLH telah selesai dan tinggal pelaksanaan. Jadi program RTLH dilanjutkan tahun 2026," (25 Oktober 2025).
Jawaban oknum petugas Baznas Kecamatan Sungai Limau ini terkesan menantang Bupati Padang Pariaman, JKA, yang dikenal sebagai sosok yang peduli terhadap masyarakat dan telah dua periode menjabat sebagai legislator di DPR RI.
Masyarakat yang membutuhkan bantuan bedah rumah sangat berharap kepada bupati dan Ibu Ketua PKK Padang Pariaman untuk membantu mereka.
Sebagai informasi, Baznas Padang Pariaman sebelumnya telah memberikan bantuan rumah kepada masyarakat di Toboh Koto Panjang pada pukul 14.00 WIB. Ironisnya, Antonius, yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan Sungai Limau, justru terkesan mengabaikan rekomendasi dari bupati.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas rekomendasi yang diberikan oleh Bupati Padang Pariaman. Memicu dugaan bahwa ada oknum yang merasa memiliki "jatah" di setiap wilayah, dengan bekingan kuat dari ketua Baznas Padang Pariaman.
Situasi ini menciptakan kesan bahwa Bupati Padang Pariaman tidak memiliki kekuatan dalam memberikan rekomendasi kepada Baznas Padang Pariaman, terutama terhadap ketua Baznas dan oknum yang memiliki wilayah di Kecamatan Sungai Limau dan Nagari Pilubang.
Instruksi bupati sebagai kepala daerah seakan tidak diindahkan, menimbulkan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi di Baznas. Masyarakat Padang Pariaman mungkin bertanya-tanya.
Penulis: Amar Piliang
