Bukan Berhenti, Penarikan Alat Berat Jembatan Anduriang Demi Keselamatan dan Kesepakatan Warga
MardataNews.com-Padang Pariaman – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menegaskan bahwa penghentian sementara pekerjaan alat berat di lokasi pembangunan jembatan darurat Nagari Anduriang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, bukan berarti menghentikan upaya penyediaan akses bagi masyarakat. Langkah ini justru diambil sebagai bentuk tanggung jawab penuh, dengan mengutamakan keselamatan warga, menghormati kesepakatan bersama, serta mempertimbangkan aspek teknis dan dampak lingkungan di kawasan Sungai Batang Anai.
Sebelumnya, Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, telah menginstruksikan Dinas PUPR dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk bergerak cepat membangun jembatan darurat pascabencana yang merusak Jembatan Anduriang. Tujuannya agar masyarakat tetap memiliki akses penyeberangan yang aman, sambil menunggu pembangunan jembatan permanen yang akan dikerjakan pemerintah pusat dan provinsi.
“Yang paling utama bagi kami adalah keselamatan masyarakat. Saya langsung instruksikan tim turun bekerja agar aktivitas warga segera berjalan kembali,” tegas Bupati JKA.
Instruksi tersebut langsung dijalankan, dua unit alat berat pun mulai melakukan penataan lokasi dan persiapan konstruksi. Namun, di tengah pelaksanaan, muncul aspirasi dan masukan dari masyarakat terkait titik lokasi pembangunan serta kondisi aliran Sungai Batang Anai yang perlu diperhatikan.
Berdasarkan berita acara kesepakatan yang ditandatangani pada Rabu, 6 Mei 2026 di lokasi jembatan, perwakilan masyarakat Nagari Anduriang meminta agar titik pembangunan jembatan darurat dipindahkan ke bagian tengah jembatan yang rusak. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari potensi bencana susulan yang dapat merusak lahan pertanian dan permukiman akibat perubahan arus sungai. Masyarakat juga meminta agar pembangunan dimulai setelah dilakukan normalisasi dan pengaturan aliran sungai terlebih dahulu.
Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Pemkab Padang Pariaman melakukan penyesuaian teknis di lapangan. Alat berat yang sudah ada pun ditarik sementara, sambil menunggu koordinasi lanjutan dan pelaksanaan normalisasi sungai oleh instansi berwenang.
Pemerintah daerah menjelaskan bahwa kewenangan penanganan dan normalisasi Sungai Batang Anai berada di bawah Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Sumatera Barat, bukan pemerintah kabupaten. Meski demikian, Pemkab Padang Pariaman terus bergerak aktif dan telah menyampaikan surat resmi permohonan percepatan penanganan kepada BWS pada 7 Mei 2026 lalu.
Bupati JKA kembali menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap kebutuhan warga Anduriang.
“Kami sangat memahami kekhawatiran masyarakat. Karena itu, kita pilih jalan terbaik: mengedepankan keselamatan, koordinasi, dan kesepakatan. Pemerintah tidak pernah mundur memperjuangkan akses ini. Semua langkah ini diambil agar solusi yang diterapkan tepat, aman, dan tidak menimbulkan risiko baru bagi warga,” ujarnya.
Pemkab Padang Pariaman memastikan pembangunan akses tetap menjadi prioritas utama. Saat ini, koordinasi lintas instansi terus dijalankan agar pembangunan jembatan darurat dapat segera dilanjutkan sesuai kesepakatan dan ketentuan teknis. Di saat yang sama, pemerintah juga terus memperjuangkan pembangunan jembatan permanen serta penanganan normalisasi Sungai Batang Anai secara menyeluruh.
Kutipan Rilis Kominfo Padang Pariaman.
Penulis:Amar Piliang
