Akurasi Data Kunci Bantuan Tepat Sasaran, Bupati Padang Pariaman Instruksikan Operator Nagari Bekerja Cermat dan Melayani Maksimal
MardataNews.com-PARIK MALINTANG – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menegaskan komitmen kuatnya memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan adil dan tepat sasaran, yang berlandaskan pada kualitas data kesejahteraan masyarakat yang akurat. Pesan ini disampaikan Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis melalui Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Rudy Rahmat, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) pengelola Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) se-Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan berlangsung di Aula Integritas Inspektorat, Kamis (9/7/2026).
Rudy Rahmat menekankan peran vital operator nagari sebagai garda terdepan. Keberhasilan menurunkan angka kemiskinan tidak hanya bergantung besarnya anggaran, melainkan ketepatan data yang dikelola hingga ke tingkat paling bawah.
“Data adalah fondasi setiap kebijakan. Ketepatan bantuan sangat bergantung pada kualitas data yang Saudara kelola. Operator nagari adalah ujung tombak kami. Kesalahan atau keterlambatan berdampak fatal: warga yang berhak kehilangan haknya, sementara yang sudah mampu justru masih menikmati bantuan,” tegasnya menyampaikan arahan Bupati.
Merespons keluhan masyarakat mengenai penerima bantuan yang dinilai sudah tidak layak, seluruh operator diminta rutin melakukan evaluasi data. Mereka dituntut proaktif: mencoret yang sudah mampu, dan segera memasukkan warga yang benar-benar membutuhkan. Langkah ini mutlak demi menjaga keadilan serta kepercayaan publik.
Pemkab juga akan memperkuat koordinasi antara Dinas Sosial dengan Pusdatin Kementerian Sosial RI guna mengatasi kendala antrean pembaruan data.
Selain soal data, Bupati menegaskan reformasi pelayanan publik. “Dilarang saling lempar tanggung jawab. Operator nagari wajib selesaikan urusan di wilayahnya. Jangan suruh warga menempuh perjalanan jauh ke kabupaten untuk hal yang bisa diselesaikan di nagari. Layani sebaik mungkin di tempat tugas,” pesannya tegas.
Sebagai bentuk apresiasi, Bupati meminta Dinas Sosial merumuskan skema penghargaan bagi operator nagari yang paling aktif, akurat, dan konsisten bekerja.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Siska Primadona, melaporkan data Triwulan II 2026: penduduk tercatat dalam DTSEN berjumlah 252.541 jiwa. Rinciannya: Desil 1 (sangat miskin) 46.339 jiwa, Desil 2 (miskin) 46.174 jiwa, Desil 3 (hampir miskin) 53.296 jiwa, Desil 4-5 sebanyak 106.732 jiwa, serta 1.586 jiwa belum terklasifikasi.
Untuk program nasional: PKH menjangkau 15.254 Keluarga Penerima Manfaat, BPNT 25.412 KPM, serta PBI-JK sebanyak 146.580 jiwa. Terkait 1.586 warga yang belum terklasifikasi, Bupati meminta dipilah segera agar menjadi prioritas verifikasi lapangan.
Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Pusdatin Kemsos RI dan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, diikuti seluruh operator nagari, camat, serta Ketua Forum Wali Nagari.
Sumber: Kominfo Padang Pariaman.
Penulis:Amar Piliang
